Rasio News – Pesawaran.Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) dengan tegas mengkritik dan melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran ke Bawaslu Pesawaran, menyusul penetapan Aries Sandi Darma Putra sebagai Calon Bupati Pesawaran meskipun persyaratan administrasi ijazahnya dinilai belum lengkap. Langkah FMPB ini ditempuh sebagai bentuk komitmen untuk menjamin transparansi dalam pemilihan kepala daerah yang kredibel dan adil.
Laporan yang dilayangkan FMPB mengenai keputusan KPU Pesawaran atas Cabup nomor urut 1 ini tak hanya sampai di tingkat lokal, tetapi juga ditembuskan ke KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung, KPU dan Bawaslu RI, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat, sebuah bukti bahwa FMPB siap menempuh jalur hukum demi tegaknya keadilan.
- Advertisement -
“Ada dua hal yang kami laporkan, pertama terkait sengketa administrasi yang belum tuntas dalam persyaratan ijazah Aries Sandi Darma Putra. Kedua, soal indikasi pidana yang kami sampaikan ke Gakumdu,” jelas Sumara, Ketua Harian FMPB, didampingi Ketua Umum FMPB Mursalin, MS, Kamis (24/10/2024).
Menurut Sumara, laporan ini dilayangkan demi memastikan bahwa Kabupaten Pesawaran mendapatkan pemimpin yang benar-benar kredibel dan amanah. “Pemilihan ini sangat penting karena akan menentukan nasib Pesawaran dalam lima tahun ke depan,” lanjutnya.
Sumara menyampaikan kisah pribadinya yang serupa dengan Aries Sandi, di mana ia juga pernah kehilangan ijazah dan memperoleh ijazah pengganti. Namun, ia menekankan bahwa kasusnya berbeda dengan yang dihadapi Aries Sandi. “Demi keadilan bagi seluruh masyarakat Pesawaran, kami akan menempuh langkah hukum ini hingga ke DKPP untuk meninjau ulang keputusan KPU Pesawaran,” tegasnya.
- Advertisement -
Ketidakjelasan informasi dari Disdikbud Provinsi Lampung mengenai keabsahan ijazah yang didaftarkan, kata Sumara, seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi KPU Pesawaran. “Belum ada pernyataan resmi terkait sah atau tidaknya ijazah tersebut, namun KPU sudah berani menetapkan beliau sebagai calon bupati. Ini jelas masalah yang tidak bisa diabaikan,” ujar Sumara.
Sementara itu, Mursalin, MS, Ketua Umum FMPB, menambahkan bahwa pihaknya bersama sejumlah LSM dan ormas lainnya berkomitmen penuh untuk mengawal laporan ini sampai tercipta kejelasan. “Kami tidak sendiri dalam langkah ini. Puluhan LSM dan ormas yang peduli terhadap masa depan Pesawaran ikut terlibat, memastikan adanya keputusan yang adil dan transparan dari penyelenggara pemilu,” katanya.
Ia pun menegaskan, “Jika laporan kami ke Bawaslu tidak segera direspon, maka kami akan melanjutkan aduan ini hingga ke tingkat pusat. Ini bukan hanya soal pribadi, ini soal masa depan Pesawaran yang lebih baik,” pungkasnya.
(Willy/ FMPB)
- Advertisement -
