Rasio News – Pesawaran Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Lampung dan Kejaksaan Negeri Pesawaran, untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2019-2020 yang diduga melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran, Yatin Putro Sugino.
Selain itu, FMPB juga menuntut APH untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi dalam proses pelolosan Calon Bupati Pesawaran nomor urut 1, Aries Sandi Darma Putra, pada Pilkada 2024.
Ketua Umum FMPB Pesawaran, Mursalin MS, menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini menjadi kebutuhan mendesak agar ada kepastian hukum.
“Kami meminta Polda Lampung segera menuntaskan dugaan korupsi yang dilakukan Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, pada 2019-2020. Kami ingin kejelasan terkait status hukumnya,” ujarnya, Kamis, 21 November 2024.
- Advertisement -
Menurut Mursalin, kasus ini sebenarnya sudah pernah ditangani. Bahkan, Yatin Putro Sugino sudah diperiksa oleh Polda Lampung dan Kejari Pesawaran. Namun hingga kini, belum ada perkembangan berarti.
“Kasus ini sudah lama mandek. Kami meminta APH serius menangani dugaan korupsi ini, termasuk keterlibatan oknum lain di KPU Pesawaran. Jangan biarkan kasus ini berhenti begitu saja,” tegasnya.
Pernyataan serupa diungkapkan oleh Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Lipan Pesawaran, Sumarah. Ia menekankan pentingnya kejelasan dalam penanganan kasus tersebut.
“Kasus dugaan korupsi ini tidak boleh lagi berlarut-larut. APH harus menindaklanjuti hingga benar-benar tuntas dan jelas,” kata Sumarah.
Dugaan Korupsi Dana Hibah 2019-2020
Sebelumnya, Polda Lampung telah memeriksa Yatin Putro Sugino selama kurang lebih delapan jam terkait dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada tahun 2019-2020. Namun hingga kini, tidak ada tindak lanjut yang signifikan. FMPB dan masyarakat Pesawaran meminta Polda Lampung memberikan penjelasan mengenai status hukum Ketua KPU Pesawaran tersebut.
- Advertisement -
Laporan ini menjadi perhatian besar bagi publik yang berharap adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Kabupaten Pesawaran.
Dilaporkan oleh Willy, Tim Media FMPB.
